KALIMANTAN UTARA — Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh meninggalkan duka mendalam bagi para petani. Data terbaru menunjukkan, sekitar 57.485 hektare sawah dan 60.438 hektare perkebunan terdampak. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan baru berjalan di 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah menggelontorkan dukungan besar. Kementerian Pertanian mengalokasikan dana sekitar Rp2,5 triliun, dengan bagian untuk Pemerintah Aceh mencapai Rp515,2 miliar. Namun, penyerapan anggaran yang baru mencapai Rp264,4 miliar hingga 11 Agustus 2026 menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa pemulihan lahan tidak bisa berjalan sendiri. Menurutnya, perbaikan irigasi dan infrastruktur pendukung harus berjalan beriringan agar lahan kembali produktif dan petani bisa segera bekerja.
"Yang ingin kita bangun bukan hanya kembali apa yang telah rusak, tetapi juga fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh," ujar M. Nasir dalam Aceh Economic Forum (AEF) di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Pernyataan ini disampaikan di hadapan Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta jajaran Bank Indonesia Aceh yang dipimpin Agus Chusaini dan Hertha Bastiawan.
Di tengah proses pemulihan yang berjalan, ada secercah harapan dari sisi ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi Aceh pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Semester I 2026 yang berada di level 4,48 persen.
Momentum positif ini dinilai sebagai modal penting. Forum yang mengusung tema "Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi" pun diharapkan mampu melahirkan langkah konkret yang terkoordinasi.
Pemerintah Aceh menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Targetnya jelas: mempercepat pemulihan dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh bagi masyarakat Aceh.