TANJUNG SELOR — Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa geliat investasi di Kawasan Industri Tanah Kuning yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh hanya berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi. Ia memastikan pemerintah daerah hadir untuk menjembatani pengusaha lokal agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari rantai pasok industri yang tengah dibangun di wilayahnya.
“Kita ingin UMKM naik kelas, semakin tangguh, memiliki pasar yang lebih luas dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri di Kalimantan Utara,” kata Zainal di Aula Kantor Gubernur Kaltara.
Melalui program Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara (SINERGI Kaltara), Pemprov tidak hanya mempertemukan kedua belah pihak, tetapi juga menyiapkan UMKM dari hulu ke hilir. Pendampingan mencakup pemenuhan standar kualitas, legalitas usaha, hingga peningkatan kapasitas produksi agar layak bermitra dengan industri besar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengingatkan agar forum ini tidak berakhir sia-sia. Ia mendorong agar setiap kesepakatan yang terjalin di atas kertas segera diwujudkan dalam bentuk kerja sama bisnis riil di lapangan.
“Jangan berhenti pada pertemuan dan diskusi. Harus ada tindak lanjut dan kemitraan bisnis yang konkret,” ujarnya.
Zainal menilai kehadiran investasi di Kaltara harus memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Semakin banyak pelaku usaha lokal yang terserap dalam ekosistem industri, semakin besar pula manfaat yang dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan.
“Yang kita harapkan, investasi yang masuk tidak hanya memberikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan pengusaha lokal,” jelasnya.
Apresiasi disampaikan kepada PT KIPI dan PT PKN yang dinilai telah membuka ruang bagi UMKM Kaltara. Dukungan juga diberikan kepada Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara yang selama ini konsisten mendorong pengembangan usaha mikro di daerah.
Kegiatan Temu Bisnis Terarah tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Kaltara dengan PT PKN dan PT KIPI. Langkah ini menjadi payung hukum bagi kolaborasi jangka panjang dalam penguatan kapasitas UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar industri.