NUNUKAN — Wakil Bupati Nunukan Hermanus membeberkan capaian tersebut dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama tim evaluator Kementerian PANRB. Ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Untuk mendukung capaian itu, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran Rp259,7 miliar bagi penanganan kemiskinan dan Rp258,8 miliar untuk penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. Program yang dijalankan mencakup perlindungan sosial, kepesertaan BPJS bagi pekerja rentan, layanan kesehatan gratis, seragam sekolah gratis, beasiswa, bedah rumah, bantuan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus memperkuat sinergi agar setiap intervensi berjalan tepat sasaran,” ujar Hermanus.
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menambahkan bahwa evaluasi SAKIP bukan hanya soal administrasi. Menurutnya, instrumen ini memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“SAKIP menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah memiliki arah yang jelas, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen seluruh perangkat daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah,” kata Raden Iwan Kurniawan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi 17 Arah Baru Perubahan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar. Tim evaluator Kementerian PANRB memberikan masukan terhadap indikator kinerja yang telah disampaikan, termasuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penerapan SAKIP di Nunukan.
Pemkab Nunukan berharap hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.