KALIMANTAN UTARA — Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengungkapkan, hambatan ekspor selama ini dipicu oleh kewajiban pengujian kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) dan unsur radioaktif pada produk yang akan dikirim ke luar negeri. "Pengujian itu tidak bisa berjalan karena masalah regulasi dan kesiapan lapangan, seperti alat uji dan teknisnya," jelas Arif dalam keterangan resmi, Rabu (29/7).
Meski izin ekspor sudah diberikan, proses administrasi di lapangan masih tersendat. Arif menyebutkan, per Rabu kemarin, masih ada 120 LS yang belum terbit. Laporan-laporan itu mencakup berbagai komoditas dari operasi pertambangan di Sulawesi, Kalimantan Barat, hingga Bangka Belitung.
Beberapa perusahaan surveyor yang belum menuntaskan proses tersebut antara lain Anindya, Carsurin, Sucofindo, Tribhakti, dan Geo Services. Situasi ini membuat sejumlah pengiriman produk olahan tambang masih terkatung-katung meskipun secara prinsip sudah boleh jalan.
Arif menekankan, industri pada dasarnya mendukung kewajiban pengujian LTJ sebagai bagian dari pemetaan cadangan mineral kritis di Indonesia. Namun, ia memperingatkan agar keberadaan LTJ sebagai unsur ikutan tidak otomatis mengubah status produk utama menjadi barang yang dilarang diekspor.
"Konsekuensi ekspor harus ditentukan berdasarkan identitas produk utama, kode Harmonized System, kadar unsur, dan karakteristik mineraloginya. Bukan semata-mata karena ada LTJ di dalamnya," tegasnya.
Ia menambahkan, fasilitas pengolahan nikel seperti HPAL dan RKEF saat ini dirancang khusus untuk memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate, Nickel Pig Iron, atau Ferronickel. Proses ekstraksi LTJ dari produk-produk itu, menurut Arif, masih membutuhkan riset lebih lanjut, baik dari sisi teknologi maupun keekonomiannya.
Di tengah polemik ini, industri hilirisasi nikel Indonesia tengah menghadapi tekanan berat. Arif menyebutkan beberapa faktor: penurunan permintaan global, fluktuasi harga, kenaikan biaya produksi dan energi, serta melonjaknya harga bahan baku penolong seperti sulfur dan solar industri.
"Kebijakan soal LTJ harus dirancang proporsional, diterapkan bertahap, dan punya masa transisi yang jelas. Jangan sampai mengganggu keberlanjutan industri yang sudah berjalan," ujarnya.
FINI mengusulkan agar smelter yang sudah beroperasi bisa berperan sebagai penyedia bahan baku atau residu awal bagi ekosistem hilir LTJ. Dengan skema recovery dan insentif yang wajar, industri nikel tidak perlu membangun seluruh rantai nilai LTJ sendirian. "Ini soal keberlanjutan. Jangan sampai kebijakan yang baik malah mematikan industri yang sudah susah payah dibangun," pungkas Arif.