JAKARTA — Jalan Lingkar Krayan sepanjang sekitar 94 kilometer belum seluruhnya berfungsi optimal akibat sebagian besar ruas masih tanah. Saat hujan, jalur itu menjadi lumpur dan sulit dilalui, menghambat mobilitas warga dan distribusi logistik di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menyatakan bahwa langkah utama yang perlu didorong adalah pengerasan jalan secara bertahap. "Sekitar 80 persen ruas jalan di Krayan masih berupa jalan tanah. Saat musim hujan, kondisi tersebut menyebabkan akses menjadi sangat sulit dilalui," ujarnya dalam audiensi yang dihadiri jajaran Pemprov Kaltara, DPRD, Camat Krayan Selatan, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara.
"Karena itu, prioritas utama yang perlu didorong adalah memastikan jalan dapat segera berfungsi melalui pengerasan jalan sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat," tegas Amrullah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan harapan agar pemerintah pusat, khususnya melalui BNPP RI dan Kementerian Pekerjaan Umum, memberikan dukungan regulasi dan pendanaan. Salah satu yang diusulkan adalah percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang. Selain itu, Pemprov juga meminta penggunaan material perkerasan jalan yang lebih tahan lama untuk meningkatkan kualitas dan umur layanan infrastruktur di perbatasan.
Amrullah menegaskan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian/lembaga menjadi kunci agar kebutuhan pembangunan ditindaklanjuti lebih efektif. Audiensi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara BNPP RI, Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan, dan BPJN.
Melalui percepatan pengerasan jalan, diharapkan mobilitas masyarakat Krayan meningkat, distribusi barang lancar, dan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan dapat terwujud. "Jalan yang layak akan membuka isolasi wilayah perbatasan dan memperkuat ketahanan nasional," pungkas Amrullah.