Pemprov Kaltara Dorong Penyesuaian Teknis Jalan Lingkar Krayan ke Pemerintah Pusat, Usul Perkerasan Agregat demi Jangkauan Lebih Panjang

JAKARTA — Pembangunan Jalan Lingkar Krayan sepanjang sekitar 90 kilometer masih menghadapi kendala teknis dan pendanaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Ir. Helmi, mengungkapkan hal itu usai audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Jalan provinsi yang membentang dari Long Bawan–Lembudud–Long Layu hingga ke Binuang itu saat ini ditangani melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Sebagian besar ruas masih berupa tanah dan kerap terputus saat musim hujan.

Agregat Vs Aspal: Mana yang Lebih Efisien untuk Krayan?

Pemprov Kaltara mengusulkan agar metode penanganan jalan tidak kaku pada standar perkerasan aspal. “Kami berharap penanganan jalan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Helmi dalam keterangannya.

Salah satu opsi yang diajukan adalah penggunaan perkerasan agregat. Dengan pendekatan ini, panjang ruas yang bisa ditangani diperkirakan lebih besar. Namun, pemerintah pusat memiliki ketentuan teknis tersendiri yang mewajibkan aspal sebagai standar perencanaan Inpres.

Lebar Jalan Bisa Dikurangi Demi Jangkauan Lebih Luas

Selain material, pembahasan juga menyentuh kemungkinan penyesuaian lebar perkerasan. Helmi menyebut hal ini dilakukan agar penanganan bisa menjangkau ruas yang lebih panjang tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan fungsi jalan.

“Kami ingin memastikan pola penanganan yang dipilih nantinya benar-benar mendukung kelancaran pekerjaan di lapangan,” katanya.

Skema penanganan titik-titik tertentu pada tahun 2026 masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Pemprov juga terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PU terkait pola penganggaran.

Jalan Ini Akan Diserahkan ke Pemprov Setelah Rampung

Helmi menegaskan bahwa Jalan Lingkar Krayan merupakan jalan provinsi yang saat ini dibangun oleh pusat. Setelah proses pembangunan selesai, ruas tersebut akan diserahkan kepada Pemprov Kaltara untuk pemeliharaan berkelanjutan.

Persoalan infrastruktur di perbatasan ini sebelumnya juga dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kaltara. Hasilnya ditindaklanjuti melalui kunjungan kerja dan koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta.