BULUNGAN — Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin, mengatakan nilai aset sebesar Rp8,8 triliun itu bukan hanya berasal dari aset tetap seperti tanah, gedung, dan bangunan. Angka tersebut juga mencakup kas, aset lancar, serta berbagai komponen lain yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Nurdin, peningkatan nilai aset ini menuntut pemerintah memiliki data yang rinci dan terpercaya. Inventarisasi menjadi tahap awal untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD).
Nurdin menjelaskan, pendataan ini penting untuk mengetahui kondisi terkini setiap aset, apakah masih dimanfaatkan untuk pelayanan publik atau justru menjadi aset yang menganggur. “Kami sedang melakukan inventarisasi untuk mengetahui secara rinci aset yang dimiliki pemerintah, bagaimana kondisinya, apakah masih dimanfaatkan atau justru menjadi aset yang menganggur,” kata Nurdin, Selasa (21/7/2026).
Dengan basis data yang lengkap, pemerintah dapat mencegah potensi masalah administrasi maupun sengketa hukum di kemudian hari. Aset senilai Rp8,8 triliun dinilai sebagai potensi besar yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan secara maksimal.
Hasil inventarisasi nantinya akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah dapat mengidentifikasi aset yang masih berfungsi untuk pelayanan publik, aset yang membutuhkan pengembangan, hingga aset yang berpotensi dioptimalkan melalui skema kerja sama pemanfaatan sesuai ketentuan.
Proses inventarisasi dilakukan secara bertahap karena aset milik Pemprov Kaltara tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh data terkumpul secara menyeluruh dan akurat.
Nurdin menegaskan, pendataan ini bukan sekadar formalitas administratif. “Yang terpenting sekarang seluruh aset pemerintah harus terdata dengan baik sehingga pengelolaannya lebih tertib, akuntabel, dan pemanfaatannya semakin optimal,” pungkasnya.
Dengan inventarisasi ini, Pemprov Kaltara berharap dapat mengoptimalkan potensi aset daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik ke depan.