TANJUNG SELOR — Jufri Budiman menilai, percepatan pembangunan di kawasan perbatasan seperti Krayan tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme reguler. Ia mendorong agar ada skema pendanaan khusus yang dialokasikan Pemprov Kaltara di luar anggaran rutin.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai agar pembangunan infrastruktur dasar di Krayan segera terealisasi," ujar Jufri dalam pernyataannya, pekan lalu.
Krayan merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Akses transportasi dan ketersediaan fasilitas umum seperti jalan, listrik, dan air bersih masih menjadi persoalan klasik yang belum tuntas.
Dalam RDP tersebut, perwakilan masyarakat Krayan Selatan menyampaikan sejumlah usulan prioritas. Mereka meminta agar pembangunan jalan penghubung antar-kampung dan peningkatan jaringan listrik menjadi agenda utama.
Jufri mengingatkan, pembangunan di daerah perbatasan membutuhkan komitmen kolektif. Ia menyebut DPRD tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan eksekutif di tingkat provinsi maupun pusat.
"Pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan komitmen bersama. Ketika dukungan anggaran tersedia, pelaksanaan pembangunan tentu akan lebih cepat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," katanya.
Komisi III DPRD Kaltara, yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, berjanji akan mengawal hasil RDP ini hingga masuk ke dalam program prioritas Pemprov. Menurut Jufri, aspirasi warga Krayan Selatan akan dijadikan bahan utama dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
"Kami ingin kebutuhan dasar masyarakat di Krayan menjadi perhatian bersama sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan," tutup Jufri.