TARAKAN — Mandeknya pembangunan infrastruktur di Kota Tarakan hingga pertengahan Juli 2026 memicu reaksi keras dari DPRD. Komisi III menilai tidak ada satu pun bangunan yang tegak di lokasi proyek, sementara waktu pelaksanaan anggaran tersisa kurang dari enam bulan.
Ketua Komisi III DPRD Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, menyebut alasan klasik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) soal penyesuaian harga material tidak bisa terus dijadikan tameng.
“Sudah masuk pertengahan Juli tapi belum ada satu pun bangunan yang tegak berdiri di lapangan. Kami langsung cecar OPD terkait. Alasan mereka klasik, katanya masih sibuk menghitung ulang harga satuan karena harga material di pasar fluktuatif,” kata Randy, Selasa (14/7/2026).
Randy menekankan bahwa beban moral terbesar berada pada janji pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat melalui forum resmi. Ia mengingatkan bahwa penumpukan proyek di penghujung tahun hanya akan menghasilkan infrastruktur yang rapuh.
“Tujuan kita itu membangun infrastruktur yang berumur panjang dan terasa manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar gaya-gayaan serap anggaran di akhir tahun. Percuma bikin jalan atau drainase kalau baru dipakai setahun sudah hancur,” tegasnya.
Menurut Randy, jika pemerintah memaksakan proyek berjalan dengan dana minim akibat harga pasar yang berubah, kontraktor berpotensi bekerja asal-asalan atau bahkan kabur.
Di sisi eksekutif, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan, Fandariansyah, menjelaskan bahwa keterlambatan ini dipicu oleh lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Kenaikan itu memicu efek domino pada biaya distribusi laut dan harga material bangunan di Tarakan.
“Faktanya harga solar meroket, dan semua tahu pasokan material ke Tarakan itu lewat jalur laut yang biayanya bergantung penuh pada BBM. Imbasnya luar biasa, bukan cuma semen atau besi, sembako pun ikut naik,” ungkap Fandariansyah.
DPUTR mengaku terpaksa melakukan kalkulasi ulang terhadap Standar Harga Satuan (SHS) seluruh paket pekerjaan agar perencanaan tetap rasional dan tidak merugikan mitra kerja di lapangan.
Akibat dari penyesuaian harga di tengah pagu anggaran yang tetap, DPUTR mengambil kebijakan memotong volume fisik proyek. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas konstruksi agar tidak rapuh dan sesuai dengan tuntutan DPRD.
“Kalau pagu anggarannya tidak bertambah, konsekuensinya panjang fisik proyek yang terpaksa kami pangkas sedikit. Misalkan target awal drainase itu 100 meter, mungkin kami kurangi jadi 90 atau 95 meter saja. Yang penting bagi kami, standar kekuatan dan mutu bangunan tidak boleh ditawar-tawar,” jelas Fandariansyah.
Kekurangan volume pengerjaan tersebut rencananya akan diajukan kembali secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya.
Meski sempat tersendat, DPUTR memastikan proses kalkulasi ulang harga satuan telah rampung total. Sebagian besar paket proyek sudah dinyatakan siap untuk segera dieksekusi di lapangan.
Saat ini, ada sekitar 350 paket pekerjaan yang harus dikebut tahun ini. Mulai dari proyek penunjukan langsung (PL), lelang reguler single years, hingga proyek strategis multiyears seperti pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem), cold storage, kompleks pergudangan, dan pengembangan pasar.
“Kritik dari rekan-rekan dewan adalah alarm penting bagi kami. Kami sangat optimis seluruh proyek tahun tunggal bisa selesai sebelum ketuk palu di bulan Desember. Konsentrasi kami sekarang fokus pada percepatan kerja karena sisa waktu yang makin memburu,” pungkas Fandariansyah.