BULUNGAN — Ketua DPRD Kalimantan Utara Achmad Djufrie mendesak PT PLN dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan pasokan listrik. Langkah ini dinilai krusial menyusul merebaknya kabar pemadaman listrik massal di Jawa dan Sumatera yang menjadi perhatian nasional.
Achmad menyoroti langsung soal pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang beroperasi di Kaltara. Menurutnya, provinsi ini memiliki cadangan sumber daya batu bara yang melimpah, sehingga kebutuhan bahan bakar pembangkit seharusnya bisa dipenuhi dengan optimal.
"Kami tentu memberikan perhatian terhadap kondisi yang terjadi di daerah lain. Jangan sampai persoalan pasokan bahan bakar maupun kendala teknis yang menyebabkan gangguan listrik terjadi di Kaltara," ujarnya, Senin (22/6/2026).
Ia menambahkan, yang perlu dipastikan saat ini adalah kelancaran kontrak dan distribusi batu bara dari pemasok ke PLTU. Gangguan di tingkat pemasok atau persoalan biaya operasional disebutnya bisa menjadi celah yang memicu krisis pasokan.
DPRD Kaltara menilai koordinasi antara PLN dan perusahaan pemasok energi harus terus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan di tengah meningkatnya kebutuhan energi seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.
"Koordinasi harus terus dilakukan agar pasokan energi tetap aman dan pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu," kata Achmad.
Hingga saat ini, kondisi pasokan listrik di Kalimantan Utara disebut masih relatif aman. Meski demikian, langkah antisipatif dinilai tetap diperlukan agar masyarakat tidak mengalami dampak pemadaman akibat persoalan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.
"Yang terpenting adalah pencegahan. Jangan sampai masyarakat mengalami dampak pemadaman akibat persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal," pungkasnya.