BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan capaian signifikan dalam sektor ketenagakerjaan dengan dinobatkan sebagai provinsi terbaik di regional Kalimantan dalam hal penurunan tingkat pengangguran. Keberhasilan ini membuat Kaltara berhak atas insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat.
Apresiasi tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan. Penghargaan ini merupakan hasil penilaian kolektif antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tempo Media terhadap kinerja kepala daerah di berbagai sektor strategis.
Dalam persaingan ketat, Kaltara berhasil menonjol di antara 24 pemerintah daerah se-Kalimantan yang ikut berpartisipasi. Kategori penilaian tidak hanya menyasar sektor pengangguran, tetapi juga mencakup pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga inovasi dalam pembiayaan pembangunan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemberian insentif ini merupakan bentuk dorongan agar pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas. Menurutnya, kompetisi yang sehat antarwilayah sangat diperlukan untuk memicu kreativitas dalam pelaksanaan program kerja.
“Perlu ada dorongan agar daerah lebih kreatif dan efektif dalam menjalankan program,” ujar Tito saat memberikan arahan dalam acara tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap efektivitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Menanggapi raihan tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan bahwa fokus utama Pemprov saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja. Salah satu instrumen kunci yang digunakan adalah optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat kabupaten dan kota.
Gubernur menjelaskan, keberadaan BLK di seluruh wilayah Kaltara dirancang untuk memangkas jarak antara kualifikasi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Hal ini krusial mengingat saat ini Kaltara sedang mengawal sejumlah proyek industri strategis berskala besar.
“Ini jadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Zainal. Ia menargetkan para lulusan pelatihan kerja dapat langsung terserap ke dunia profesional tanpa harus menunggu lama.
“Harapannya, lulusan bisa langsung masuk ke dunia kerja, termasuk di proyek industri yang ada di Kaltara,” pungkasnya.
Dana insentif fiskal sebesar Rp3 miliar tersebut rencananya akan dialokasikan kembali untuk mendukung program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Pemprov Kaltara berkomitmen menjaga tren positif penurunan pengangguran melalui sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan di provinsi termuda di Indonesia ini mulai bergeser pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Dengan kesiapan tenaga kerja lokal, Kaltara optimis dapat meminimalisir ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah dalam mengelola potensi industri yang ada.