BULUNGAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan keberlanjutan program peningkatan kualitas pendidikan melalui kemitraan strategis lintas sektor. Program INOVASI Fase 3 kini menjadi pilar utama dalam mewujudkan sekolah inklusif yang ramah bagi peserta didik di seluruh wilayah Bumi Benuanta.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, menegaskan komitmen tersebut dalam Rapat Komite Pengarah Program INOVASI di Kantor Gubernur Kaltara, baru-baru ini. Program yang telah berjalan sejak 2024 ini mulai menunjukkan dampak signifikan pada tahun kedua pelaksanaannya.
Menurut Pollymaart, fokus utama pemerintah saat ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya berkualitas secara akademik, tetapi juga menjamin kenyamanan siswa. Hal ini menjadi krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh di lingkungan sekolah.
Sejak digulirkan pada 2024, kerja sama dengan Program INOVASI telah melahirkan sejumlah capaian konkret di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi penguatan literasi siswa di tingkat dasar serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam mengelola kelas yang inklusif.
Pemerintah juga mencatat terbentuknya komunitas belajar di berbagai daerah sebagai wadah bagi para guru untuk saling berbagi praktik baik. Sinergi ini diharapkan mampu mengikis kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah di Kalimantan Utara.
"Program ini mendorong sekolah menjadi lebih inklusif, aman, dan nyaman bagi anak-anak," ujar Pollymaart Sijabat saat memaparkan progres program di hadapan para mitra pembangunan.
Rapat Komite Pengarah ini juga berfungsi sebagai ruang evaluasi untuk memastikan arah kebijakan pendidikan selaras dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara periode 2024–2029. Sinkronisasi ini penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri di luar prioritas daerah.
Melalui forum tersebut, pemerintah bersama mitra pembangunan berupaya menyamakan persepsi terkait tantangan pendidikan di wilayah perbatasan. Evaluasi berkala dilakukan untuk melihat sejauh mana intervensi program mampu menjawab kebutuhan spesifik sekolah-sekolah di Kaltara.
Pollymaart menekankan bahwa pendidikan inklusif harus mampu menjangkau semua lapisan tanpa terkecuali. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang aksesibel serta kurikulum yang adaptif terhadap keberagaman kondisi peserta didik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap hasil dari koordinasi tingkat tinggi ini dapat segera ditranslasikan menjadi aksi nyata. Keberlanjutan program hingga 2026 menjadi jaminan bahwa penguatan sektor pendidikan dilakukan secara jangka panjang, bukan sekadar seremonial.
Keterlibatan aktif kepala sekolah dan pengawas juga menjadi kunci keberhasilan di lapangan. Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh garda terdepan pendidikan.
"Yang penting hasilnya bisa langsung dirasakan oleh sekolah, guru, dan anak-anak," pungkas Pollymaart.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar Kalimantan Utara dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dengan ekosistem pendidikan yang inklusif, setiap anak di Kaltara diharapkan memiliki peluang yang sama untuk meraih prestasi di masa depan.