BULUNGAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan se-Kaltara Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur, Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan transportasi demi mewujudkan konektivitas wilayah yang tangguh dan berdaya saing.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara, Idham Chalid, menegaskan bahwa Rakornis ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Forum ini merupakan wahana krusial untuk menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
“Rakornis ini menjadi wahana untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret dalam sinkronisasi pembangunan sektor perhubungan,” ujar Idham dalam keterangannya di hadapan para peserta rapat. Menurutnya, sinergi antarinstansi sangat diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan selaras dan saling mendukung satu sama lain.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah penyusunan rencana kerja untuk tahun 2027. Masing-masing bidang teknis memaparkan rencana strategis mereka guna memastikan perencanaan ke depan lebih terarah dan responsif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan. Fokus utamanya mencakup penyelarasan target indikator kinerja serta integrasi program pembangunan antar tingkatan pemerintahan.
Dengan mengusung tema ‘Konektivitas Tanpa Batas: Menyongsong Kalimantan Utara Terkoneksi Penuh, Tangguh, dan Berdaya Saing’, forum ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik. Konektivitas juga mencakup keterhubungan aspek ekonomi, sosial, hingga akses pelayanan publik yang merata bagi seluruh masyarakat.
Dalam pembahasan teknis, isu pengelolaan pelabuhan menjadi salah satu poin strategis yang mendapat perhatian besar. Sebagai wilayah yang memiliki banyak area perairan, pelabuhan merupakan simpul utama konektivitas di Kalimantan Utara. Rakornis membahas peran pemerintah daerah secara mendalam, mulai dari aspek perencanaan, operasional, hingga pengembangan jangka panjang.
Idham Chalid menjelaskan bahwa optimalisasi fungsi pelabuhan akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi logistik dan mobilitas warga. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman mengenai pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola aset-aset transportasi laut dan sungai tersebut agar lebih produktif.
Selain sektor perairan, peningkatan kualitas layanan angkutan jalan juga menjadi bahasan utama. Forum ini menjajaki peluang penerapan skema Buy The Service (BTS) di Kalimantan Utara. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan standar layanan angkutan umum sehingga menjadi lebih aman, nyaman, dan tetap terjangkau bagi kantong masyarakat luas.
Integrasi transportasi antarmoda juga tidak luput dari pembahasan. Pemerintah berkomitmen menciptakan sistem transportasi yang efisien di mana perpindahan penumpang maupun barang dari satu moda ke moda lainnya dapat berlangsung dengan cepat dan mudah. Hal ini dinilai menjadi kunci utama dalam menekan biaya logistik di wilayah utara Kalimantan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyadari bahwa tantangan terbesar sektor perhubungan adalah menjangkau wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Melalui Rakornis ini, ditekankan pentingnya inovasi dalam memberikan layanan transportasi yang mampu menembus hambatan geografis. Pembangunan sektor perhubungan harus dirasakan manfaatnya oleh warga di garda terdepan negara.
Idham Chalid mengajak seluruh peserta Rakornis untuk aktif memberikan masukan konstruktif dan membangun komunikasi yang produktif selama forum berlangsung. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sektor perhubungan sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak, bukan hanya pada perencanaan di atas kertas.
“Ini momentum untuk memperkuat kolaborasi dan menyatukan langkah menuju Kaltara yang terkoneksi penuh, tangguh, dan berdaya saing,” pungkas Idham. Hasil dari kesepakatan strategis dalam forum ini nantinya akan dijadikan acuan dalam menetapkan program prioritas yang tepat sasaran bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi ini, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi di Kalimantan Utara dapat segera terwujud. Fokus pada sinkronisasi program diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral antarwilayah, sehingga visi konektivitas tanpa batas di provinsi termuda di Indonesia ini dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.