KALIMANTAN UTARA — Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Slamet yang menjabat Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri diduga menyetujui permintaan penghapusan hasil sadap dari Irjen Ahrie Sonta pada awal Oktober 2026. Penetapan ini melengkapi deret tersangka yang sebelumnya sudah menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Polri, Suhermanto, mengungkap peran Slamet dalam konstruksi perkara. Menurut penyidik, Ahrie Sonta meminta izin penghapusan barang bukti hasil sadap kepada Slamet selaku Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Persetujuan Slamet atas permintaan itu membuatnya ikut bertanggung jawab secara pidana.
Penetapan tersangka baru ini menambah panjang daftar pejabat kepolisian yang terseret kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Polri sudah menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Penyidik menjerat Slamet dengan tiga pasal sekaligus. Kombinasi pasal ini mencakup akses ilegal, penyadapan transmisi elektronik, hingga penghapusan sistem informasi elektronik.
Suhermanto merinci ancaman hukumannya dalam keterangan resmi. "Terhadap tersangka SU, dikenakan Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 tentang Ilegal Akses ancaman pidana 6 tahun; dan Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara; dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang Penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf C KUHP," ujarnya.
Pasal 332 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Hukumannya pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda kategori V.
Ayat (2) pasal yang sama memberatkan ancaman jika akses dilakukan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Untuk perbuatan itu, hukuman maksimalnya 7 tahun penjara atau denda kategori V.
Pasal 258 ayat (1) KUHP baru menjadi dasar utama jerat penyadapan. Pasal ini melarang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Larangan itu berlaku baik untuk jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel. Pelanggarnya terancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda kategori VI.
Pasal 32 ayat (1) UU ITE menyasar tindakan mengubah, menambah, merusak, menghapus, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Ancaman pidana untuk pelanggaran pasal ini mencapai 8 tahun penjara.
Penyidik menyambungkan pasal tersebut dengan Pasal 20 huruf c KUHP baru lewat kata "juncto". Pasal 20 mengatur konsep penyertaan atau deelneming, yakni aturan yang menentukan siapa saja bisa dimintai pertanggungjawaban pidana ketika suatu kejahatan dilakukan lebih dari satu orang.
Pemakaian juncto Pasal 20 huruf c menandakan penyidik menilai Slamet tidak bekerja sendirian. Ada kerja sama dengan pihak lain dalam rangkaian tindakan yang berujung pada penghapusan hasil sadap.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana pasal-pasal akses ilegal dan penyadapan di UU ITE masih jadi senjata utama aparat penegak hukum. Bagi pelaku industri digital, perkara ini menegaskan bahwa penghapusan log atau bukti elektronik bisa berujung pidana berat, bukan sekadar sanksi administratif.
Polri belum mengungkap apakah ada tersangka lain di luar empat nama yang sudah ditetapkan. Penyidik juga belum merinci kapan berkas perkara Slamet dilimpahkan ke kejaksaan.