Setprov Kaltara Minta Aparatur Tanamkan Integritas Antikorupsi Mulai dari Lingkungan Keluarga

TANJUNG SELOR — Sapii menyampaikan hal itu dalam penjelasan kepada awak media, Kamis (15/10), dengan menekankan bahwa integritas tidak cukup dibangun melalui aturan dan pengawasan semata. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin perlu ditanamkan sejak dari rumah agar menjadi karakter yang melekat pada aparatur pemerintah.

Menurut Sapii, integritas tercermin dari kemampuan seseorang menjalankan kewenangan secara benar, termasuk ketika tidak ada pengawasan yang melekat. Ia menilai pembentukan karakter berintegritas harus dimulai dari kebiasaan sederhana di rumah.

Mengapa Keluarga Jadi Fondasi Integritas Aparatur

Nilai kejujuran, kata Sapii, tidak cukup hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi perlu dibuktikan melalui tindakan nyata. Begitu pula tanggung jawab dan disiplin yang harus diterapkan secara konsisten di lingkungan keluarga sebelum dibawa ke tempat kerja.

"Integritas bukan hanya berkaitan dengan pekerjaan. Tetapi juga mencerminkan karakter dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Ia menjelaskan, tata kelola pemerintahan yang bersih membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas. Sistem dan regulasi yang baik dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan perilaku aparatur yang jujur dan bertanggung jawab.

Empat Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membangun Integritas

Sapii merinci empat hal yang perlu menjadi perhatian aparatur dalam membangun integritas, baik di lingkungan keluarga maupun di tempat kerja:

• Menjadi teladan bagi keluarga, tidak hanya bagi bawahan di tempat kerja.
• Menunjukkan kejujuran melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan.
• Menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, dan amanah yang diberikan.
• Membiasakan disiplin sebelum menuntut orang lain melakukan hal yang sama.

"Keteladanan menjadi bentuk kepemimpinan paling nyata. Karena perilaku seseorang akan lebih mudah dicontoh dibandingkan sekadar ucapan," ujar Sapii.

Jabatan Dinilai sebagai Amanah, Bukan Hak Pribadi

Sapii menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan hak yang dapat dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Karena itu, setiap aparatur pemerintah perlu menjaga kepercayaan yang diberikan dengan bekerja secara bertanggung jawab.

Aparatur juga diminta menghindari penyalahgunaan kewenangan serta memastikan kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Menurut Sapii, pembangunan Kaltara harus berjalan seiring dengan penguatan integritas aparatur.

"Pembangunan Kaltara harus berjalan seiring dengan penguatan integritas aparatur. Pertumbuhan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik perlu didukung oleh perilaku penyelenggara pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab," jelasnya.

Budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi Kaltara diharapkan tidak berhenti sebagai slogan. Nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga hingga pelaksanaan tugas pemerintahan.