TANJUNG SELOR — Sebelum duduk di kursi parlemen, Supa'ad Hadianto menjalani lebih dari satu dekade sebagai buruh, dari 1993 hingga 2004. Pengalaman itu ia bawa ke ruang rapat saat memimpin audiensi bersama Aliansi Buruh Kaltara, Korwil KSBSI, dan DPD SP KAHUT KSPSI di Kantor DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (15/9/26).
Dalam forum itu, politisi NasDem tersebut menyatakan kedekatan emosionalnya dengan persoalan yang dihadapi para pekerja. Ia menilai perjuangan buruh bukan hal asing baginya karena pernah merasakan langsung kehidupan di lapangan.
Supa'ad mengenang masa-masa awal dirinya bekerja sebagai buruh pada 1993. Ia menyebut rutinitas hariannya saat itu berputar di lingkungan kerja dan tempat tinggal pekerja.
"Tahun 1993 itu saya sudah jadi buruh. Masuk camp, keluar camp," kata Supa'ad mengenang masa lalunya.
Selama lebih dari sepuluh tahun, ia menjalani profesi tersebut hingga 2004. Perjalanan panjang itu tidak pernah ia lupakan meski kemudian membawanya ke dunia politik.
Ia mengaku pengalaman tersebut membuatnya memahami suasana batin para pekerja yang datang menyampaikan aspirasi.
"Suasana kebatinan teman-teman saya ini sama dengan suasana kebatinan saya. Karena saya pernah merasakan itu," ujarnya.
Latar belakang keluarga turut memperkuat kepedulian Supa'ad terhadap dunia ketenagakerjaan. Ia menyebut orang tuanya juga menjalani hidup sebagai pekerja.
"Mungkin saya lebih beruntung daripada saudara-saudara. Dan orang tua saya itu pekerja," tuturnya.
Ia menyadari tidak semua orang punya kesempatan sama untuk mengubah nasib. Keberuntungan yang diperolehnya, kata dia, tidak membuatnya melupakan mereka yang masih berjuang.
Supa'ad menyatakan akan merespons aspirasi buruh melalui jalur politik yang dimilikinya sebagai anggota DPRD Kaltara.
"Begitu ada bicara tentang buruh masuk ke saya, saya langsung eksekusi saat itu juga," katanya.
Ia menilai perjuangan masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan tidak selalu ditempuh lewat satu jalan. Ia mengapresiasi kelompok masyarakat yang memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, termasuk perjuangan buruh di tingkat nasional hingga Mahkamah Konstitusi.
Dalam konteks pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, Supa'ad memastikan aspirasi buruh Kaltara akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah dan DPR RI. Rekomendasi itu akan disampaikan sesuai pokok-pokok aspirasi yang telah dirumuskan bersama.
"Saya akan merekomendasikan sesuai persis dengan Bapak Ibu teman-teman yang ada di pokok-pokok itu. Tidak mengurangi, tidak menambah," tegasnya.
Ia berharap audiensi tersebut membawa manfaat bagi para pekerja yang menyampaikan aspirasinya.
"Mudah-mudahan audiensi ini punya manfaat," pungkasnya.