NUNUKAN — Program penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali digencarkan Pemkab Nunukan. Fokus utamanya adalah literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi yang menyasar para PMI asal daerah perbatasan tersebut.
Pemkab Nunukan menilai banyak PMI yang rentan terhadap masalah keuangan sepulang dari luar negeri. Literasi keuangan dianggap sebagai kunci agar mereka tidak salah kelola hasil jerih payah selama bekerja di luar negeri.
Pemkab Nunukan melihat masih banyak PMI yang belum paham cara mengelola uang secara produktif. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang kembali jatuh miskin setelah beberapa waktu pulang ke kampung halaman.
Program literasi keuangan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang menabung, investasi, hingga menghindari jeratan pinjaman online ilegal. Para PMI diajarkan cara membedakan kebutuhan dan keinginan agar uang yang dibawa bisa bertahan lebih lama.
Selain literasi keuangan, Pemkab Nunukan juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi para PMI. Program ini bertujuan agar mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan di luar negeri, tetapi juga memiliki usaha sendiri di kampung.
Pemkab Nunukan menyediakan pelatihan keterampilan wirausaha, mulai dari tata cara mengurus izin usaha hingga pemasaran produk. Para PMI juga difasilitasi untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan mikro yang ada di Nunukan.
Dengan adanya program ini, para PMI diharapkan mampu mandiri secara finansial dan tidak lagi terjebak dalam siklus migrasi berulang. Mereka bisa membuka usaha sendiri seperti warung, peternakan, atau pertanian yang lebih terkelola.
Pemkab Nunukan optimistis langkah ini bisa menekan angka kemiskinan di daerah perbatasan. Pasalnya, selama ini remitansi dari PMI menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga di Nunukan.
Pemkab Nunukan berencana melanjutkan program ini dengan pendampingan secara berkala. Para PMI yang sudah mengikuti pelatihan akan dipantau perkembangan usahanya agar benar-benar berjalan.
Pemkab Nunukan juga menggandeng dinas terkait dan perbankan untuk memastikan akses permodalan tetap terbuka. Harapannya, program ini bisa menjadi model perlindungan PMI yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.