TANJUNG SELOR — Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor akhirnya menemukan kepastian. Setelah proses legalitas lahan tuntas, proyek yang diinisiasi oleh Pemprov Kalimantan Utara dan didorong oleh Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Hj. Rahmawati, kini siap masuk tahap tender.
Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Asnawi, mengungkapkan bahwa lahan yang akan digunakan untuk BLK telah resmi menjadi milik Kemenaker. Proses balik nama sertifikat menjadi kunci utama yang selama ini menghambat realisasi.
“Secara legalitas sudah kita serahkan ke Kemenaker RI. Legalitas itu berupa balik nama sertifikat dari Pemprov Kaltara,” kata Asnawi.
Kemenaker RI saat ini tengah menyusun rencana pembangunan dan anggaran biaya. Sementara itu, desain, perencanaan lingkungan, dan sejumlah dokumen pendukung lainnya dinyatakan telah rampung.
Asnawi menargetkan proses tender terbuka akan dimulai pada awal Juli 2026. Jika pemenang telah ditetapkan, pembangunan fisik BLK ditargetkan bergulir pada awal Agustus 2026. Seluruh biaya konstruksi dan pengadaan peralatan pelatihan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kemenaker RI.
BLK ini akan berdiri di kawasan KBM yang berada di jalur penghubung menuju Tanjung Palas, Kabupaten Malinau, serta dekat dengan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Lokasi ini dinilai strategis untuk menjangkau pusat aktivitas masyarakat dan industri yang tengah tumbuh pesat.
Anggota DPR RI Hj. Rahmawati menilai keberadaan BLK menjadi solusi konkret untuk menyiapkan tenaga kerja lokal. Ia mendorong agar pengumuman kebutuhan tenaga kerja bisa dilakukan lebih awal, sehingga pelatihan di BLK bisa selaras dengan permintaan industri.
“Harapannya ada pengumuman lebih awal terkait kebutuhan tenaga kerja. Apalagi kita juga sedang menyiapkan BLK agar tenaga kerja lokal bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan industri,” ujar Rahmawati.
Asnawi menambahkan bahwa proyek ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan dukungan aspirasi dari DPR RI. Pemprov Kaltara melepas hak atas lahan, sementara Rahmawati mendorong percepatan di tingkat kementerian.
“Dari daerah merencanakan pembangunan BLK berupa pelepasan hak pemerintah daerah lahan, dan Ibu Rahmawati mensupport dari pusat untuk mengingatkan kementerian,” jelasnya.
Pemprov Kaltara dan Kemenaker RI berkomitmen menghadirkan BLK sebagai pusat pengembangan keterampilan. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia di tengah derasnya investasi dan proyek strategis nasional yang masuk ke Kalimantan Utara.
“Marilah kita bersama-sama mendukung pembangunan ini,” pungkas Asnawi.