TARAKAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi mengoperasikan pasar ikan higienis di Pelabuhan Perikanan Tengkayu II, Kota Tarakan. Fasilitas ini dirancang untuk menjamin kualitas sanitasi hasil laut sekaligus memotong rantai distribusi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga, Wahyuni Nuzband, menyatakan kehadiran pasar ini krusial untuk meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan pantauan lapangan, antusiasme warga cukup tinggi dengan selisih harga mencapai Rp10.000 per kilogram dibandingkan pasar umum.
“Untuk memastikan bahwa masyarakat khususnya di Kota Tarakan mendapatkan akses terhadap ikan yang lebih bersih, lebih sehat, dan dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Wahyuni Nuzband, Ahad (3/5/2026).
Pengembangan fasilitas di Pelabuhan Tengkayu II merupakan bagian dari peta jalan pemerintah untuk menata wajah perdagangan perikanan di Kaltara. Dengan standarisasi pasar yang lebih bersih, pemerintah optimistis kepercayaan konsumen terhadap kualitas komoditas lokal akan meningkat tajam.
“Kita juga ingin membuat posisi Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan hasil perikanan di wilayah perbatasan yang modern, tertata, dan berdaya saing,” lanjut Wahyuni. Ia menilai posisi geografis Tarakan sangat menguntungkan untuk menguasai pasar regional jika didukung infrastruktur yang memadai.
Keberadaan pasar higienis ini diprediksi memberikan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi lokal. Selain meningkatkan volume transaksi harian, pendapatan pedagang kecil dan nelayan diharapkan ikut terkerek seiring dengan meningkatnya angka konsumsi ikan masyarakat.
“Kehadiran pasar ikan higienis ini kita harapkan benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaan meningkat, aktivitas transaksi semakin ramai, pendapatan pedagang meningkat, dan konsumsi ikan masyarakat juga bertambah,” jelasnya.
Pasar ikan higienis ini juga berfungsi sebagai instrumen intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Wahyuni merinci sejumlah komoditas dijual jauh di bawah harga pasar konvensional. Udang galah, misalnya, dibanderol Rp80.000 dari harga normal yang menyentuh Rp100.000 per kilogram.
Ikan bawal putih juga mengalami penurunan harga yang signifikan, dari Rp75.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Penurunan harga ini dianggap sangat membantu daya beli masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui protein hewani.
“Antusias masyarakat sangat luar biasa, dari pagi bahkan ada pedagang yang sempat kehabisan stok, namun syukurnya stok kembali datang,” ungkap Wahyuni. Ia menambahkan, komoditas seperti bandeng dan ikan layang selama ini berkontribusi terhadap inflasi daerah sebesar 0,5 hingga 0,9 persen.
“Komoditas seperti bandeng dan ikan layang itu menyumbang inflasi, sehingga pasar ini diharapkan bisa membantu mengendalikan harga,” tambahnya. Dengan adanya titik distribusi yang terkontrol, pemerintah dapat melakukan pemantauan harga secara real-time untuk mencegah lonjakan yang tidak wajar.
Selain fokus pada penjualan ikan segar, Pemprov Kaltara mulai mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melirik sektor hilirisasi. Produk olahan berbasis perikanan dinilai memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
“Tidak hanya menjual ikan segar, tetapi juga mengembangkan produk olahan seperti abon ikan, kerupuk ikan, dan lainnya sebagai peluang besar bagi UMKM,” tegas Wahyuni. Diversifikasi produk ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak di sektor pengolahan makanan.
Meski menggenjot sisi ekonomi, pemerintah tetap mengingatkan pentingnya praktik perikanan yang bertanggung jawab. Kesejahteraan nelayan lokal harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan laut agar sumber daya tetap tersedia untuk jangka panjang.
“Kesejahteraan nelayan dan kelestarian lingkungan harus berjalan seimbang agar sumber daya laut tetap terjaga,” pungkasnya. Kedepannya, Pemprov Kaltara berencana meningkatkan standar mutu dan fasilitas pendukung lainnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelabuhan untuk mendukung ekosistem perikanan modern.