NUNUKAN — Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kaltara, Didik Supriadi, menyatakan verifikasi dirancang sebagai instrumen memperkuat proses kemitraan antara pemerintah daerah dan perusahaan media. Program VIRALKAH akan dituangkan dalam regulasi Pergub agar kerja sama memiliki prosedur dan dasar hukum yang lebih jelas.
Pertemuan dengan organisasi perusahaan pers di Nunukan menjadi salah satu tahap penjaringan masukan sebelum rancangan regulasi disusun. DKISP menargetkan penyusunan SOP serta alur verifikasi sebagai dasar pelaksanaan program pada jangka pendek.
Apa Saja yang Diverifikasi dalam Program VIRALKAH?
Verifikasi mencakup profil media, legalitas pendirian, sertifikasi, serta sejumlah persyaratan lain yang menjadi dasar penentuan kemitraan. Data tersebut juga dipakai untuk profiling dan klasifikasi media secara lebih sistematis.
Dari hasil klasifikasi itu, penetapan bentuk maupun nilai kerja sama dapat disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing media. DKISP menilai cara tersebut mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam pembagian anggaran.
"VIRALKAH ini isinya verifikasi kemitraan media yang akuntabel dan anti hoaks," kata Didik dalam pertemuan dengan organisasi perusahaan pers di Nunukan, Rabu malam (16/9/2026).
Bukan untuk Mempersulit Media
Didik menegaskan verifikasi tidak dimaksudkan mempersulit media. Menurut dia, sasaran utama program adalah memberikan kepastian dalam proses kemitraan, baik dari sisi prosedur, legalitas, maupun akuntabilitas kerja sama.
"Verifikasi ini bukan untuk menjadi alat yang mempersulit teman-teman media. Sasaran utamanya adalah menguatkan prosedur dan memberikan keamanan dalam bermitra," ujarnya.
Pengelolaan kerja sama media saat ini menghadapi tantangan akibat keterbatasan dan penyesuaian anggaran. Kondisi itu membuat penguatan prosedur verifikasi dinilai penting agar anggaran yang tersedia dapat dikelola secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peran Media di Wilayah Terluar Kaltara
DKISP memiliki tugas menyebarluaskan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah hingga ke wilayah terluar Kaltara. Keberadaan media dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan informasi pemerintah diterima masyarakat secara valid dan faktual.
Penyusunan rancangan Pergub akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan masukan dari para awak media. Regulasi ditargetkan dapat diterapkan secara lebih menyeluruh setelah SOP dan alur verifikasi rampung.
"Tentu harapannya, VIRALKAH ini dapat membangun pola kemitraan yang lebih terbuka, terukur dan akuntabel, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan insan pers," pungkas Didik.
