TARAKAN — Peningkatan jumlah wisatawan ke destinasi unggulan di Kalimantan Utara dinilai belum diimbangi dengan tata kelola yang mampu menjaga kelestarian lingkungan. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Rahmawati, yang menilai pengembangan sektor pariwisata tidak boleh mengorbankan ekosistem maupun nilai-nilai budaya lokal.
Warisan Bersama yang Terancam Lonjakan Wisatawan
Rahmawati menegaskan bahwa ekosistem pariwisata adalah warisan bersama yang harus dijaga secara kolektif. Menurutnya, tanggung jawab menjaga kelestarian tidak hanya berada di pundak pemerintah atau pelaku industri, melainkan juga masyarakat dan wisatawan itu sendiri.
“Ekosistem pariwisata kita adalah warisan bersama. Menjaganya bukan hanya tugas pemerintah atau pelaku industri, tapi tanggung jawab kita semua. Jadilah wisatawan yang bijak, jadilah penggerak yang mendorong pariwisata berkelanjutan,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip di Tarakan, baru-baru ini.
Contoh Nyata: Pulau Kakaban dan Maratua
Ia mencontohkan sejumlah destinasi unggulan di Kalimantan, seperti Pulau Kakaban dan Maratua, yang memiliki kekayaan alam kelas dunia. Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan tanpa pengelolaan yang baik justru berpotensi merusak ekosistem yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.
“Seperti di Kalimantan, Pulau Kakaban, Maratua. Itu sungguh luar biasa. Ketika dibuka destinasinya, banyak wisatawan ke sana. Bukannya menjadi bagus, justru menjadi sesuatu yang sangat merusak lingkungan,” terangnya.
Pentingnya Rambu-Rambu Konservasi dari Pemerintah dan Masyarakat
Menurut Rahmawati, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun aturan maupun rambu-rambu yang jelas untuk menjaga kelestarian kawasan wisata. Ia menilai pengembangan destinasi harus berjalan seiring dengan upaya konservasi agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
“Karena apa? Keterkaitan antara masyarakat dan pemerintah bagaimana membuat rambu-rambu, agar misalnya lebih menjaga lingkungan,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah di Kalimantan Utara untuk segera mengevaluasi tata kelola destinasi wisata. Tanpa langkah konkret, kekayaan alam yang menjadi andalan pariwisata justru bisa hilang dalam beberapa tahun ke depan.
