TARAKAN — Pansus I DPRD Kaltara terus bergerak menyempurnakan Ranperda Penghargaan Daerah. Kunjungan kerja dan konsultasi ke BKPSDM Tarakan digelar pada Jumat (19/6/2026) sebagai bagian dari proses tersebut.
Mengapa BKPSDM Tarakan Dipilih Sebagai Rujukan?
Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Hamka, S.IP, menjelaskan bahwa BKPSDM Tarakan dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam mekanisme penilaian dan pembinaan aparatur. Masukan dari instansi ini diharapkan dapat memperkuat substansi ranperda agar lebih objektif dan transparan.
“Regulasi ini dirancang untuk menghadirkan payung hukum yang jelas dalam memberikan apresiasi kepada individu maupun kelompok yang berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Hamka.
Kriteria Penilaian dan Mekanisme Jadi Fokus Utama
Dalam konsultasi tersebut, Pansus I mendalami sejumlah aspek krusial. Mulai dari kriteria penerima penghargaan, mekanisme penilaian, hingga sistem pembinaan yang bisa diterapkan di lapangan.
“Melalui konsultasi ini, kami ingin memperoleh gambaran mengenai mekanisme penilaian, kriteria penerima penghargaan, hingga sistem pembinaan yang dapat diterapkan sehingga penghargaan yang diberikan benar-benar memiliki nilai dan manfaat,” ungkap Hamka.
Target: Lahirkan Budaya Apresiasi yang Sehat
Pansus I berkomitmen membuka ruang diskusi dan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya, menciptakan budaya apresiasi yang sehat dan memacu peningkatan prestasi di seluruh wilayah Kaltara.
Hamka menegaskan bahwa kunjungan ini penting agar Ranperda Penghargaan Daerah tidak sekadar formalitas. Regulasi ini harus lahir dari praktik pengelolaan sumber daya manusia yang sudah berjalan di daerah.
Dengan rancangan yang matang dan konsultasi lintas daerah, DPRD Kaltara berharap Ranperda Penghargaan Daerah dapat segera disahkan. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen yang memotivasi ASN serta masyarakat untuk terus berinovasi demi kemajuan daerah.
