TANJUNG SELOR — Komitmen DPRD Kalimantan Utara untuk memastikan akurasi data pembangunan daerah bukan sekadar retorika. Kehadiran Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, dalam Apel Siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi bukti langsung pengawasan legislatif terhadap agenda strategis sepuluh tahunan ini.
Dalam sambutannya, Alimuddin mengingatkan bahwa kesalahan membaca data bisa berakibat fatal pada efektivitas program pemerintah. Menurutnya, regulasi atau bantuan sosial yang ideal harus lahir dari indikator valid, bukan perkiraan kasar.
“Kebijakan publik yang tepat sasaran dan efektif hanya bisa dilahirkan jika berbasis pada data yang akurat, bukan sekadar asumsi di atas kertas. Oleh karena itu, komitmen kita bersama adalah memastikan data yang dihasilkan benar-benar riil,” ujar Alimuddin dengan tegas.
Salah satu hambatan klasik dalam sensus adalah kekhawatiran pelaku usaha soal kerahasiaan data operasional. DPRD Kaltara langsung mengantisipasi hal ini dengan memberikan garansi ke lima kabupaten/kota.
Alimuddin meminta seluruh pelaku usaha, dari skala mikro hingga korporasi besar, untuk memberikan data yang jujur kepada petugas. “Jangan takut atau ragu, karena data ini dilindungi undang-undang dan demi kemajuan ekonomi kita bersama,” pungkasnya.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Kaltara tidak bisa berjalan sendiri. Politisi itu menekankan pentingnya sinergi kuat antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha sebagai modal utama agar program nasional ini berjalan mulus.
Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi navigasi dalam menyusun strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Target akhirnya bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka statistik, tetapi menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata.
Melalui persiapan matang sejak apel siaga ini, Kaltara bersiap menyongsong era baru pembangunan ekonomi yang berbasis data akurat. (*)